Registrasi Master Dealer Chip Sakti

55% Pembangkit panas bumi berpotensi telat beroperasi



JAKARTA, kabarbisnis.com: Sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang masuk dalam daftar program percepatan (Fast Track Program/FTP) 10.000 megawatt tahap II separuhnya sulit direalisasikan pada 2017. Dari kapasitas proyek PLTP di FTP II 4.925 megawatt (MW), sebanyak 2.695 MW di antaranya paling cepat bisa selesai konstruksi 2018.
"Harus dicatat, di FTP II itu yang 2.695 MW adalah PLTP ya. Bukannya tidak bisa diselesaikan pada 2017, tapi untuk yang dua ribu itu optimistis kita sebesar yang lain," ujar Direktur Konstruksi PT PLN (Persero) Nasri Sebayang, di Jakarta, Selasa (12/2/2013).

Total kapasitas pembangkit yang masuk dalam proyek FTP II sebesar 10.047 MW, sebanyak 4.925 MW adalah pembangkit listrik panas bumi. PLN menargetkan sebanyak 7.352 MW dari total kapasitas FTP II akan menyelesaikan konstruksi pada 2017.

"Tujuh ribuan megawatt itu berasal dari pembangkit listrik panas bumi, tapi juga pembangkit tenaga uap, dan air. Semua selesai pada 2017, termasuk PLTU Indramayu," ujarnya.
Artinya, total kapasitas PLTP yang diyakini akan selesai konstruksi pada 2017 sebesar 2.230 MW. Kapasitas ini berasal dari 16 proyek yang digarap PLN bersama Pertamina Geothermal Energy sebanyak tiga proyek (185 MW), Pertamina Geothermal Energy lima proyek (430 MW), Geodipa Energy dua proyek (295 MW), Chevron SOL tiga proyek (660 MW), dan Supreme Energy tiga proyek (660 MW).
"Jika dipersentasekan, proyek PLTP yang digarap Supreme Energy sebesar 30%, PLN dan PGE delapan persen, PGE sendiri 19%, Geodipa Energy 13%, dan Chevron 30%," terangnya.

Sedangkan PLTP yang sulit terealisasi pada 2017 sebesar 2.695 MW berasal dari 36 proyek. Jumlah itu terdiri dari enam proyek yang terkendala perizinan pemakaian lahan di hutan konservasi (360 MW), permasalahan teknis 16 proyek (1.510 MW), dan 14 proyek lainnya karena belum dilelangkan (825 MW).
Nasri menyampaikan, pembangkit panas bumi yang sulit terealisasi porsinya mencapai 55% dari keseluruhan proyek PLTP di FTP II. "Sebanyak 31% didalamnya adalah proyek yang terkendala karena belum dilelangkan, 13% karena masalah izin hutan konservasi, dan karena kurang pengalaman sekitar 56%," pungkasnya.
Tag : Berita Media
Back To Top